Opini : Wajib Lapor dan Rasionalitas Moral dalam Perspektif Immanuel Kant

Upaya Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Baubau dalam memperkuat pengawasan melalui kewajiban lapor pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai kepatuhan administratif. Lebih jauh, wajib lapor dapat dipandang sebagai bagian dari proses membangun kembali kesadaran moral klien agar mampu mengambil keputusan yang benar secara mandiri ketika kembali menjalankan kehidupan di tengah masyarakat.

Dalam perspektif filsafat moral Immanuel Kant, tindakan moral tidak semata-mata dinilai dari akibat yang ditimbulkannya, tetapi terutama dari alasan dan kehendak rasional yang mendasari seseorang dalam bertindak. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk rasional yang memiliki kemampuan untuk menentukan tindakannya berdasarkan prinsip moral dan kewajiban. Karena itu, seseorang dikatakan bertindak secara moral bukan hanya karena takut terhadap hukuman, melainkan karena menyadari bahwa menaati hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dihormati.

Pemikiran tersebut menjadi relevan dalam pelaksanaan wajib lapor bagi Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB). Kewajiban lapor tidak seharusnya berhenti pada mekanisme pengawasan dari luar, tetapi harus diarahkan untuk membentuk pengendalian diri dari dalam diri klien. Tujuan akhirnya adalah agar klien mampu membedakan tindakan yang benar dan yang salah serta secara rasional memilih tindakan yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku.

Dalam kerangka pemikiran Kant, kepatuhan yang hanya muncul karena adanya pengawasan atau ancaman sanksi belum sepenuhnya mencerminkan tindakan moral. Seseorang yang menaati aturan hanya karena takut dihukum bertindak berdasarkan kepentingan tertentu. Sebaliknya, ketika seseorang menaati aturan karena memahami bahwa aturan tersebut wajib dihormati sebagai prinsip yang benar, maka terdapat dimensi moral yang lebih kuat dalam tindakannya.

Karena itu, wajib lapor perlu dimaknai sebagai ruang dialog antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien. Komunikasi yang dilakukan bukan hanya untuk memastikan kehadiran dan kepatuhan administratif, tetapi juga untuk membantu klien mengevaluasi perilakunya, mengenali persoalan yang dihadapi, serta mempertimbangkan konsekuensi moral dan hukum dari setiap keputusan yang akan diambil.

Dalam konteks ini, peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi penting. Pembimbing tidak semata-mata ditempatkan sebagai pihak yang mengawasi, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu klien membangun kemampuan mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan reintegrasi sosial, yakni mendorong klien agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara baik tanpa mengulangi tindak pidana.

Kisah pelaksanaan wajib lapor LA NTIULU BIN LA AJABA pada 11 Agustus 2026 dapat dilihat dalam kerangka tersebut. Sikap kooperatif, komunikatif, dan keterbukaan klien dalam mengikuti pembimbingan merupakan modal penting dalam proses membangun kembali kepercayaan dan tanggung jawab sosial. Namun, kepatuhan tersebut tidak boleh hanya bergantung pada kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan atau intensitas pengawasan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan reintegrasi sosial bukan sekadar seberapa sering seorang klien hadir untuk wajib lapor, tetapi sejauh mana ia mampu mengambil keputusan yang benar ketika tidak sedang diawasi. Di sinilah pemikiran Kant memperoleh relevansinya: moralitas membutuhkan kehendak rasional yang mampu menempatkan kewajiban di atas dorongan sesaat dan kepentingan pribadi.

Dengan demikian, pengawasan Bapas seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk pembatasan semata, melainkan sebagai sarana transisi menuju kemandirian moral. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyimpangan, sementara pembimbingan diperlukan untuk membangun kesadaran. Keduanya harus berjalan beriringan agar klien tidak hanya patuh karena diawasi, tetapi mampu patuh karena menyadari kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, mencegah klien kembali berulah bukan hanya persoalan meningkatkan pengawasan, tetapi juga membangun kemampuan moral untuk memilih tindakan yang benar. Wajib lapor menjadi salah satu instrumen untuk menghubungkan pengawasan eksternal dengan kesadaran internal. Ketika klien mulai mampu menjadikan hukum, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama sebagai dasar rasional dalam mengambil keputusan, maka reintegrasi sosial memiliki peluang yang lebih kuat untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, keberhasilan Bapas bukan hanya ketika klien datang dan melapor sesuai jadwal, tetapi ketika klien mampu menjalani kehidupan secara tertib, bertanggung jawab, dan taat hukum meskipun tidak sedang berada di bawah pengawasan langsung. Dalam semangat pemikiran Immanuel Kant, kepatuhan yang paling bernilai adalah kepatuhan yang lahir dari kesadaran akan kewajiban, bukan semata-mata karena rasa takut terhadap hukuman.