Dibimbing Secara Online Di Atas Kapal Fungka Permata IV

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Baubau rutin melaksanakan Pembimbingan walaupun Klien Bapas berdomisili sangat jauh dari lokasi Kantor Bapas tetap dilaksanakan kegiatan bimbingan dengan literasi digital Layanan Pembimbingan Online (Laboni), seperti yang dilakukan PK Ahli Madya Abdul Haris terhadap klien Bapas Baubau an. RS yang berdomisili di Desa Desa Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Klien RS bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Fungka Permata IV yang melayani rute Pelabuhan Bajoe – Pelabuhan Poleang. Pelabuhan Bajoe merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Pelabuhan Poleang adalah salah satu wilayah di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dan pada hari ini; Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 sekitar jam : 10.30 Wita sampai dengan selesai dan posisi kapal Fungka Permata IV sementara berada di teluk Bone, Klien RS melaksanakan kewajiban untuk melapor kepada PK Ahli Madya Abdul Haris dan selanjutnya menerima Bimbingan Online, "Jangan melakukan lagi perbuatan melanggar hukum dan tetap rutin melaksanakan ibadah sholat lima waktu serta rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari", nasehat Abdul Haris mengakhiri bimbingannya untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual.

Pemenuhan Hak Dua Klien Beda Pulau Dalam Hari Yang Sama Dengan Layanan Pembimbingan Online (Laboni).

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Baubau rutin melaksanakan Pembimbingan walaupun Klien berdomisili sangat jauh dari lokasi Kantor Bapas namun tetap dilaksanakan kegiatan bimbingan dengan menggunakan Layanan Pembimbingan Online (Laboni), seperti yang dilakukan PK Ahli Madya Abdul Haris terhadap Klien Bapas Baubau an. DB yang berdomisili di Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari : Selasa, tanggal 15 Juli 2025 sekitar jam : 08.30 Wita sampai dengan selesai lewat aplikasi Layanan Pembimbingan Online (Laboni).

Selanjutnya di hari yang sama PK Madya Abdul Haris melaksanakan lagi bimbingan online terhadap klien an. AF yang berdomisili di Desa Oengkolaki, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari : Selasa, tanggal 15 Juli 2025 sekitar jam : 08.45 Wita sampai dengan selesai lewat aplikasi Layanan Pembimbingan Online (Laboni).

Kegiatan bimbingan online terhadap kedua Klien Bapas Baubau merupakan pemenuhan hak-hak Klien sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf b, “bahwa Klien berhak mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan”.   

Mengakhiri bimbingannya Abdul Haris mewanti-wanti kepada kedua Klien untuk mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan dan memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai serta menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pembimbingan Pascaadjudikasi Dengan Memanfaatkan Layanan Pembimbingan Online (Laboni)

 

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Baubau rutin melaksanakan Pembimbingan Pascaadjudikasi walaupun Klien berdomisili sangat jauh dari lokasi Kantor Bapas namun tetap dilaksanakan kegiatan bimbingan dengan menggunakan Layanan Pembimbingan Online (Laboni), seperti yang dilakukan PK Ahli Madya Abdul Haris terhadap Klien Bapas Baubau an. LS  yang berdomisili di Jln. Dewi Sartika, RT/RW 002/001 Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari : Selasa, tanggal 08 Juli 2025 sekitara jam : 10.30 Wita sampai dengan selesai lewat aplikasi Layanan Pembimbingan Online (Laboni).

Kegiatan bimbingan kepada Klien Bapas tersebut merupakan pemenuhan hak-hak Klien sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;  bahwa Klien berhak mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan.   

Mengakhiri bimbingannya Abdul Haris mewanti-wanti Klien untuk mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan dan memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai serta menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. 

Pemenuhan Hak Klien Dengan Memanfaatkan Layanan Pembimbingan Online (Laboni)

 

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Baubau rutin melaksanakan Pembimbingan walaupun Klien berdomisili sangat jauh dari lokasi Kantor Bapas namun tetap dilaksanakan kegiatan bimbingan dengan menggunakan Layanan Pembimbingan Online (Laboni), seperti yang dilakukan PK Ahli Madya Abdul Haris terhadap Klien Bapas Baubau an. AK yang berdomisili di Desa Kastarib, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari : Selasa, tanggal 01 Juli 2025 sekitara jam : 09.00 Wita sampai dengan selesai lewat aplikasi Layanan Pembimbingan Online (Laboni).

Kegiatan bimbingan kepada Klien Bapas merupakan pemenuhan hak-hak Klien sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; bahwa Klien berhak mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan.   

Mengakhiri bimbingannya Abdul Haris mewanti-wanti Klien untuk mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan dan memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai serta menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. 

Wujudkan Pemasyarakatan Kelas Dunia , PK Bapas Baubau Bimbing Klien Lewat Layanan Bimbingan Online (Laboni)

 

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Baubau rutin melaksanakan Pembimbingan walaupun Klien Bapas berdomisili sangat jauh dari lokasi Kantor Bapas tetap dilaksanakan kegiatan bimbingan dengan Layanan Bimbingan Online (Laboni).

Mempertimbangkan kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak masyarakat menjadi awal bagi Bapas Baubau untuk mengembangkan salah satu aplikasi bernama LABONI (Layanan Bimbingan Online), sebagai salah satu cara mengoptimalkan layanan pada klien. Aplikasi yang tersedia pada playstore ini telah memberikan manfaat pada klien yang berada diluar kota Baubau untuk mendapatkan pengawasan, bimbingan dan konseling dari Pembimbing Kemasyarakatan.

seperti yang dilakukan PK Ahli Madya Abdul Haris terhadap klien Bapas Baubau an. RS yang berdomisili di Desa Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Klien RS bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Fungka Permata IV yang melayani rute Bajoe – Poleang, dan pada hari ini; Selasa, tanggal 27 Mei 2025 sekitar jam : 08.30 Wita sampai dengan selesai dimana posisi kapal sementara berada di teluk Bone, Klien RS melaksanakan kewajiban untuk melapor kepada PK Ahli Madya Abdul Haris dan selanjutnya menerima Bimbingan Online.

"Jangan melakukan lagi perbuatan melanggar hukum dan tetap rutin melaksanakan ibadah sholat lima waktu serta rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari", nasehat Abdul Haris mengakhiri bimbingannya untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual.

ToT Untuk Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

 

A.Latar Belakang

           Anak adalah generasi selanjutnya yang akan meneruskan kiprah generasi pada masa kini dimana perkembangan masa depan tergantung pada potensi dan peran penting anak karena anaklah yang akan memajukan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan bangsa dan negara.

           Posisi anak yang begitu penting bagi perkembangan masa depan akan menjadi persoalan besar bilamana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan fisik, mental dan spiritual anak-anak yang mengakibatkan anak tidak mampu menjalankan peran strategisnya sebagai genarasi penerus. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mengawal perkembangan generasi penerus dengan menyediakan lingkungan masyarakat yang positif dan suka tidak suka maka sebagai orang dewasa memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak terutama bagi anak-anak yang masuk dalam lingkaran ketidak seimbangan fisik, mental dan spiritual atau yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

           Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

           Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), terdiri atas :

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

2. Pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut  anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

3. Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatau perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

           SPPA dengan filosofi kepentingan terbaik bagi Anak menjadi landasan konseptual yang membuat tugas dan fungsi penegak hukum dan pihak terkait dalam SPPA semakin fundamental dan menuntut untuk semakin mempersiapkan diri. Untuk itu Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

B.Isu Pokok Dalam SPPA

           Perlindungan terhadap tumbuh kembang dan kelangsungan hidup Anak merupakan tanggung jawab negara oleh karena itu negara memberikan jaminan terhadap perlindungan tersebut melalui SPPA. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. 

           Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut terutama penegak hukum dan pihak terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dalam satu kesatuan. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu Bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

C.Peran Strategis ToT

           Training of Trainer (ToT) atau dalam bahasa Indonesia adalah pelatihan untuk pelatih adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada penegak hukum dan pihak terkait dalam SPPA. Karena trainer ini akan membagi ilmu dan pengalaman mereka kepada penegak hukum dan pihak terkait dalam SPPA, untuk itu mereka haruslah individu yang berpengalaman dan profesional.

           Pelaksanaan ToT merupakan kewajiban Pemerintah yang diperuntukkan untuk penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu serta pelaksanaan kegiatan dikoordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertujuan menyamakan persepsi dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

           Peserta ToT sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu meliputi :

1.   Penyidik anak;

2.   Penuntut umum anak;

3.   Hakim anak;

4.   Pembimbing Kemasyarakatan;

5.   Advokat;

6.   Pemberi bantuan hukum;

7.   Petugas Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);

8.   Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

9.   Petugas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan

10. Pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial.

           Sasaran yang hendak capai dari pelaksanaan ToT, yaitu :

1.   Meningkatnya pengetahuan yang sama bagi penegak hukum dan pihak terkait tentang hak-hak anak, keadilan restoratif, dan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

2.   Meningkatnya kompetensi teknis penegak hukum dan pihak terkait dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

3.   Terpenuhnya jumlah penegak hukum dan pihak terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

 

D.Kesimpulan dan Catatan Penutup

1. Kesimpulan

a.   Sistem Peradilan Pidana Anak dengan filosofi kepentingan terbaik bagi Anak menjadi landasan konseptual yang membuat tugas dan fungsi penegak hukum dan pihak terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Anak semakin fundamental dan menuntut untuk semakin mempersiapkan diri. Untuk itu Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

b.   Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. 

c.   Sasaran yang hendak capai dari pelaksanaan ToT, yaitu :

a) Meningkatnya pengetahuan yang sama bagi penegak hukum dan pihak terkait tentang hak-hak anak, keadilan restoratif, dan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

b) Meningkatnya kompetensi teknis penegak hukum dan pihak terkait dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

c) Terpenuhnya jumlah penegak hukum dan pihak terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Catatan Penutup

       Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan filosofi kepentingan terbaik bagi Anak menjadi landasan konseptual yang membuat tugas dan fungsi penegak hukum dan pihak terkait dalam SPPA semakin fundamental dan menuntut untuk semakin mempersiapkan diri. Untuk itu Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

       Bentuk pendidikan dan pelatihan yang terbaik itu adalah Training of Trainer (ToT) atau dalam bahasa Indonesia adalah pelatihan untuk pelatih adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada penegak hukum dan pihak terkait dalam SPPA.

       Karena trainer ini akan membagi ilmu dan pengalaman mereka kepada penegak hukum dan pihak terkait dalam SPPA, untuk itu mereka haruslah individu yang berpengalaman dan profesional.

Memaksimalkan BKO PK Madya Bapas Baubau Memanfaatkan Layanan Pembimbingan Online

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Baubau rutin melaksanakan Bimbingan Kemasyarakan yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN Dan RB  Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbingan Kemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan Bimbingan Kemasyarakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PK dalam menangani Klien Pemasyarakatan, yang meliputi : penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Menginggat wilayah kerja  Bapas Kelas II Baubau terbagi dari beberapa pulau-pulau yang jarak antar pulau sangat jauh disamping itu juga para pengguna jasa Bapas Baubau   kesulitan dalam hal transportasi untuk menuju ke kantor Bapas. Untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan  dikeluarkanlah Diskresi dalam bentuk  Bimbingan Kemasyarakatan Online (BKO).

Salah satu BKO yang digunakan PK Ahli Madya Abdul Haris terhadap klien Bapas Baubau an. LN yang berdomisili di Desa Waduri, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 sekitar jam 10.00 Wita sampai dengan selesai, adalah Layanan Pembimbingan Online (Laboni).   

"Jangan melakukan lagi perbuatan melanggar hukum dan tetap rutin melaksanakan ibadah sholat lima waktu serta rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari", nasehat Abdul Haris mengakhiri bimbingannya dengan menggunakan Layanan Pembimbingan Online (Laboni), yang bertujuan memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual.